Digitalisasi Informasi Masjid dan Keterbukaan Informasi Publik

Pengantar

Di era digital, masjid tidak lagi hanya menjadi pusat ibadah, melainkan juga pusat informasi dan kegiatan sosial. Transparansi pengelolaan masjid kini menjadi tuntutan jamaah dan masyarakat luas. Keterbukaan ini selaras dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan dengan biaya ringan. Pertanyaannya: apakah masjid termasuk badan publik, dan bagaimana digitalisasi bisa membantu memenuhi kewajiban tersebut?

UU No.14/2008 dan Kewajiban Badan Publik

UU KIP menegaskan bahwa setiap badan publik wajib membuka informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, keuangan, kegiatan, dan keputusan yang berdampak bagi publik. Badan publik didefinisikan tidak hanya sebagai lembaga pemerintah, tetapi juga organisasi yang menerima dana publik, hibah pemerintah, atau menyelenggarakan layanan publik.

Dalam konteks ini, banyak masjid bisa dikategorikan sebagai badan publik karena menerima donasi dari jamaah, mengelola wakaf, atau bahkan mendapatkan dukungan dana pemerintah. Dengan demikian, masjid berkewajiban:

• Menyediakan laporan keuangan yang transparan.
• Menyampaikan agenda kegiatan.
• Membuka informasi struktur pengurus dan kebijakan pengelolaan.
• Memberi akses kepada jamaah untuk memperoleh informasi yang relevan.

Digitalisasi Informasi Masjid

Digitalisasi adalah jawaban praktis bagi masjid dalam memenuhi prinsip keterbukaan. Dengan platform digital, laporan keuangan dapat dipublikasikan secara berkala, kegiatan dapat diumumkan real time, dan jamaah bisa mengakses informasi tanpa harus datang ke kantor takmir.

Ada platform dan inisiatif untuk smart/ digital mosque di Indonesia (contoh platform: eMasjid.id, Maslam, Masjidku, Smart Masjid) yang menyediakan fitur jadwal, donasi online, manajemen jamaah, dan pelaporan. Implementasi institusi besar (mis. Islamic Center / Islamic Center Kaltim) menampilkan fitur donasi online + laporan keuangan digital dan digitalisasi administrasi. Implementasi akademis menunjukkan penerimaan tinggi dari DKM yang dipelatihkan.

Manfaat digitalisasi dalam konteks UU KIP:

1. Akses lebih mudah: laporan dan informasi tersedia 24/7 melalui website atau aplikasi.
2. Meningkatkan kepercayaan: transparansi penggunaan donasi memperkuat hubungan masjid dan jamaah.
3. Efisiensi administrasi: pengelolaan aset, keuangan, dan jamaah lebih tertata.

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan: perlindungan data pribadi, keamanan siber, kesiapan SDM takmir, dan kebutuhan infrastruktur yang memadai.

Studi Kasus: Aplikasi Maslam

Salah satu contoh nyata digitalisasi masjid di Indonesia adalah aplikasi Maslam (Masajid Al Alam). Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dalam dua versi: Maslam DKM untuk pengurus masjid dan Maslam untuk jamaah. Ada pula Maslam TV untuk menampilkan informasi digital di layar masjid.

Fitur utama Maslam meliputi:

• Dashboard: ringkasan keuangan, kegiatan, dan ZISWAF.
• Data masjid & pengurus: profil masjid, struktur DKM, fasilitas.
• Manajemen kegiatan: pencatatan dan publikasi acara, kajian, dan ibadah.
• Modul ZISWAF: pencatatan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, termasuk distribusinya.
• Manajemen aset: pencatatan inventaris, status, hingga pemeliharaan.
• Notifikasi jamaah: pengumuman dan pengingat kegiatan.
• Konsolidasi laporan: bagi jaringan masjid atau lembaga di bawah satu yayasan.

Aplikasi ini diklaim telah digunakan oleh ratusan masjid di berbagai provinsi. Dengan sistem ini, masjid bisa lebih mudah memenuhi kewajiban keterbukaan: laporan keuangan dapat dipublikasikan secara real time, struktur pengurus jelas, dan kegiatan diumumkan secara transparan.

Kaitannya dengan UU KIP:

• Modul laporan keuangan → memenuhi kewajiban publikasi penggunaan dana publik.
• Data pengurus & kebijakan → mendukung transparansi kelembagaan.
• Modul kegiatan → memastikan informasi kegiatan dapat diakses publik.
• Maslam TV → sarana keterbukaan langsung di masjid, sehingga jamaah bisa memantau laporan.

Checklist Informasi yang Harus Dipublikasikan Masjid

Untuk menyesuaikan dengan UU KIP, masjid sebaiknya menyediakan secara digital:

• Struktur pengurus dan dasar hukum kelembagaan.
• Laporan keuangan triwulan/tahunan.
• Agenda dan laporan kegiatan.
• Informasi wakaf, aset, dan perjanjian dengan pihak ketiga.
• Mekanisme permintaan informasi (kontak PPID).
• Kebijakan privasi bagi jamaah dan donor.

Penutup

Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan agar masjid dapat berfungsi lebih akuntabel, modern, dan sesuai dengan amanat UU KIP. Aplikasi seperti Maslam menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi solusi praktis untuk menjembatani kewajiban hukum dan kebutuhan transparansi jamaah. Dengan langkah kecil — mulai dari publikasi laporan keuangan online hingga penggunaan aplikasi manajemen masjid — DKM dapat membangun kepercayaan dan memastikan masjid menjadi pusat ibadah sekaligus pusat keterbukaan informasi publik.

Lais Abid, Ketua Tim Dukungan Teknologi Informasi Masjid Jami’ Pabongan